Saortua Marbun's Blog

  Marwah Gereja, menurut Alkitab—khususnya Perjanjian Baru—bukanlah soal gedung megah, jumlah jemaat yang banyak, atau pengaruh di media sosial. Marwah Gereja adalah identitas ilahi yang diberikan oleh Allah sendiri. Kata “gereja” dalam bahasa aslinya (ekklēsia) berarti “komunitas yang dipanggil keluar”—bukan untuk mengasingkan diri, melainkan untuk menjadi utusan kasih Allah di tengah dunia. Bayangkan seperti tim yang dipilih Sang Raja untuk misi khusus: bukan karena hebat, tapi karena dipercaya.   Identitas ini ditegaskan ketika jemaat Korintus disebut “orang-orang kudus” (hagioi) , bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka telah dikuduskan “dalam Kristus Yesus” (1 Korintus 1:2). Kesucian ini adalah anugerah sekaligus panggilan: hidup selaras dengan kasih Kristus—misalnya, menyelesaikan perselisihan dengan damai di antara sesama jemaat, bukan membawa perkara ke pengadilan duniawi (1 Korintus 6:1–6). Di tengah budaya yang sering mengukur harga diri dari kekaya...

   Di tengah ketidakpastian zaman—tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, atau kecemasan akan masa depan—Alkitab menawarkan jalan yang berbeda: ucapan syukur . Namun, ucapan syukur dalam perspektif Kristen bukanlah sekadar ungkapan emosional saat semuanya berjalan lancar. Ia adalah fondasi teologis, tindakan iman, dan gaya hidup yang membentuk cara kita memandang Allah, sesama, dan panggilan kita di dunia ini.   Alkitab menunjukkan bahwa ucapan syukur berakar pada anugerah Allah —pemberian-Nya yang cuma-cuma, terutama dalam Yesus Kristus. Kita tidak bersyukur karena layak, tetapi karena telah menerima kasih karunia yang tak terbayangkan. Respons ini tampak nyata dalam kisah-kisah Alkitab: Nuh membangun altar setelah banjir besar sebagai pengakuan atas penyelamatan Tuhan; Paulus dan Silas bernyanyi di penjara meski tubuh mereka lecet dan hati penuh luka. Mereka tidak mengabaikan penderitaan, tetapi memilih untuk mengingat: Allah hadir bahkan di tempat yang paling gelap...

Indonesia kini berada di persimpangan penting dalam upaya membangun literasi digital nasional. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen kuat melalui inisiatif seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) #MakinCakapDigital yang berskala masif dan kolaboratif. Namun, di sisi lain, terdapat paradoks mencolok: masyarakat sangat aktif secara daring—Indonesia bahkan menempati peringkat ke-8 dunia dalam durasi penggunaan internet—tetapi kualitas literasi digitalnya masih rendah, tercermin dari peringkat Indeks Pembangunan TIK (IDI) yang hanya berada di posisi ke-111 dari 176 negara. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara adopsi teknologi dan penguasaan kompetensi digital yang bermakna. Empat pilar literasi digital—keterampilan teknologi, keamanan siber, evaluasi informasi, dan partisipasi digital—belum merata di seluruh segmen masyarakat. Pelajar kerap hanya diberi akses perangkat tanpa pelatihan guru yang memadai; tenaga kerja butuh keterampilan digital yang relevan denga...

  Perceraian di kalangan keluarga Kristen—terutama di lingkungan hamba Tuhan—bukan hanya krisis pribadi, tetapi luka yang menyebar ke ranah teologis, pastoral, dan generasional. Secara teologis, gereja sering terjebak dalam ketidakpastian doktrinal. Alkitab memang menegaskan pernikahan sebagai ikatan sakral yang “tidak boleh dipisahkan manusia” (Markus 10:9), namun penafsiran tentang pengecualian (misalnya “karena zina” dalam Matius 19:9) dan status pernikahan ulang masih diperdebatkan. Akibatnya, jemaat kehilangan kompas moral yang jelas. Sementara itu, hamba Tuhan yang bercerai kerap dihukum tanpa proses pemulihan—suatu sikap yang ironisnya bertentangan dengan inti Injil: anugerah dan pengampunan.   Dari sisi pastoral, respons gereja justru sering memperparah luka. Banyak jemaat yang bercerai merasa dihakimi, diasingkan, bahkan diminta diam demi menjaga “citra suci” komunitas. Studi menunjukkan bahwa mereka—termasuk mantan pemimpin rohani—sering akhirnya meninggalkan j...

Alkitab tidak mengutuk kekayaan sebagai entitas netral, melainkan mengecam keterikatan hati pada uang dan penggunaannya untuk menindas sesama. Inti ajarannya terletak pada penempatan otoritas ilahi sebagai fondasi segala bentuk kepemilikan dan pemerintahan. Segala sesuatu—harta, jabatan, pengaruh politik—bukan milik mutlak manusia, melainkan amanat suci (stewardship) yang harus dikelola dengan integritas dan akuntabilitas kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi dasar etika politik yang secara tegas menolak korupsi, nepotisme, dan eksploitasi sistem demi kepentingan pribadi. Kisah-kisah Alkitab memberikan peringatan nyata tentang bahaya ketika uang dan politik menyatu tanpa batas moral. Kasus Raja Ahab yang merebut kebun Nabot melalui persekongkolan hukum (1 Raja-raja 21) adalah potret klasik penyalahgunaan kekuasaan negara untuk keuntungan pribadi. Di sini, hukum, pengadilan, dan kekuasaan eksekutif digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk melegalkan ketidakadilan. Demikian pu...

Pernyataan bahwa “Yesus merendahkan diri-Nya dari Tuhan menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi manusia yang menanggung dosa hingga mati di kayu salib” bukan sekadar gambaran puitis, melainkan ringkasan teologis yang mendalam tentang seluruh misi penyelamatan Kristus. Proses perendahan ini—dikenal dalam tradisi Kristen sebagai kenosis —bukanlah kehilangan esensi ilahi, melainkan tindakan sukarela Sang Anak Allah untuk mengosongkan diri dari kemuliaan surgawi dan memasuki realitas manusia yang terbatas, rapuh, dan berdosa. Ini adalah fondasi doktrinal iman Kristen, yang secara jelas dirumuskan dalam Konsili-konsili awal Gereja, terutama Chalcedon (451 M), yang menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua alam: sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Perendahan dimulai pada titik inkarnasi. Di sini, Yesus tidak melepaskan keilahian-Nya, tetapi justru mencurahkan esensi ilahi ke dalam tubuh manusia. Seperti ditegaskan oleh Athanasius, inkarnasi bukan reaksi darurat terhadap dosa...

Salam damai untuk kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk media sosial—tempat kita berbagi kabar, menyuarakan pendapat, bahkan mencari teman—ada bayangan gelap yang terus mengintai: ujaran kebencian. Mungkin kita pernah melihat komentar pedas yang menyerang agama seseorang, ejekan terhadap latar belakang etnis, atau narasi provokatif yang memecah belah kelompok. Itu bukan sekadar “komentar kasar”. Itu adalah bentuk nyata dari hate speech—ujaran kebencian—yang kini menjadi tantangan serius bagi persatuan dan kemanusiaan kita di Indonesia. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu tahu: ini bukan hanya soal etika, tapi juga hukum. Di Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Namun, undang-undang ini sering kali ambigu. Kata-kata seperti “permusuhan” atau “kebencian” bisa ditafsirkan luas—terka...