Menjelajahi Tanah Suci di Ruang Diplomatik yang Kosong: Ziarah Sub-Negara Warga Indonesia ke Israel

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.

Om swastiastu,

Salam Namo Buddaya

Hadirin yang saya hormati,

 

Bayangkan Anda seorang warga negara Indonesia—seorang Kristen dari Jawa atau seorang Yahudi dari Surabaya—yang ingin mengunjungi Yerusalem, tempat Yesus disalibkan atau kota doa leluhur Anda. Namun, negara Anda tidak mengakui Israel secara diplomatik. Tidak ada kedutaan, tidak ada konsulat, dan kebijakan luar negeri secara resmi menyatakan solidaritas dengan Palestina. Secara politik, perjalanan Anda bisa dianggap “kontroversial”. Namun, setiap minggu, puluhan warga Indonesia seperti Anda tetap berangkat—melalui agen perjalanan swasta—menuju “Tanah Suci” untuk ziarah Alkitabiah.

 

Fenomena inilah yang menjadi pusat penelitian kualitatif mendalam yang baru saya selesaikan. Ini bukan sekadar pariwisata biasa. Ini adalah bentuk diplomasi sub-negara: ketika warga biasa, didukung oleh aktor swasta, menciptakan koridor mobilitas lintas negara di tengah kehampaan hubungan diplomatik resmi.

 

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 28 orang—18 wisatawan (12 Kristen, 4 Yahudi, 2 wisatawan budaya) dan 10 perantara seperti staf agen perjalanan dan pemandu lokal. Hasilnya mengungkap tiga temuan utama yang menggambarkan bagaimana warga Indonesia menavigasi kompleksitas geopolitik, spiritual, dan logistik dalam perjalanan ini.

 

Pertama, strategi “depolitisasi” melalui narasi “Alkitabiah”.

 

Para peziarah tidak menyebut tujuan mereka sebagai “Israel”, melainkan “Tanah Suci”—tempat kelahiran Yesus, jalan Via Dolorosa, atau kota doa para nabi. Mereka menggunakan istilah “Alkitabiah”, sebuah istilah dalam Bahasa Indonesia yang merujuk pada warisan Alkitab, bukan negara modern. Ini bukan hanya pilihan kata, tapi strategi moral. Di tengah masyarakat mayoritas Muslim yang solidaritasnya kuat terhadap Palestina, narasi ini menjadi “bantalan moral” yang memungkinkan mereka memisahkan iman dari politik.

 

Seorang peziarah Kristen berkata: “Saya tidak pergi ke Israel, saya pergi ke Tanah Suci—tempat Yesus lahir, melayani, dan bangkit. Ini bukan soal negara sekarang, tapi tanah yang disebut dalam firman Tuhan.” 

Sementara seorang peziarah Yahudi menegaskan: “Kami melihat Yerusalem seperti nenek moyang kami lihat—sebagai kota doa, bukan sebagai ibu kota negara modern.”

 

Narasi ini juga diperkuat oleh agen perjalanan seperti Noah Tours, yang memasarkan paket mereka sebagai “Paket Ziarah Alkitabiah: Untuk Semua Iman”. Ini memungkinkan bahkan wisatawan budaya—yang mungkin tidak religius—ikut serta dengan memandang perjalanan ini sebagai “arkeologi hidup”, bukan dukungan politik.

 

Kedua, agen perjalanan berperan sebagai “infrastruktur pengganti negara”.

 

Bayangkan: tidak ada Kedutaan Besar Israel di Jakarta. Lalu, siapa yang membantu Anda mengurus visa? Siapa yang memberi informasi keamanan saat konflik meletus di Gaza? Siapa yang mengatur logistik, menghubungi rumah sakit, atau bahkan menggantikan peran konsulat saat paspor Anda hilang?

 

Jawabannya: agen perjalanan swasta, terutama Noah Tours.

 

Mereka bukan sekadar penyedia jasa tour. Mereka menjadi semacam otoritas de facto—penghubung, penjaga, bahkan penjamin keselamatan. Seorang peserta berkata: “Saya tidak tahu harus ke mana. KBRI bilang mereka tidak menangani Israel. Noah Tours bilang, ‘Serahkan saja pada kami—kami sudah lakukan ini sejak 2017.’”

 

Agen ini memfilter informasi, menyaring risiko, dan memberikan rasa aman psikologis. Mereka mengirim email saat ada ketegangan: “Tur tetap jalan, kami hanya ke bagian aman Yerusalem dan Haifa.” Ini menciptakan apa yang saya sebut “kepercayaan terstruktur”—tapi juga kerentanan tersembunyi, karena semua risiko akhirnya ditanggung oleh individu, bukan negara.

 

Ketiga, navigasi risiko yang berlapis dan sangat personal.

 

Perjalanan ini penuh risiko—bukan hanya secara geopolitik, tapi juga sosial dan administratif.

 

Beberapa peserta mengaku menyembunyikan tujuan mereka dari tetangga. “Saya bilang pergi ke Eropa. Kalau tahu ke Israel, mereka akan tanya: ‘Apakah kamu mendukung penjajahan?’ Padahal saya cuma mau lihat Gereja Makam Kudus,” kata seorang ibu paruh baya.

 

Proses visanya rumit: 4–8 minggu, dokumen ketat, dan biaya tambahan sebagai “buffer” untuk kemungkinan penolakan. Tidak ada jaminan. Dan yang paling krusial: tidak ada dukungan darurat resmi. Seorang peziarah Yahudi jujur: “Kalau saya sakit di Haifa, siapa yang urus paspor saya? Tidak ada KJRI. Jawabannya: asuransi, Noah Tours, atau Tuhan. Urutan itu.”

 

Inilah ironi utama: negara melarang secara diam-diam, tapi warganya tetap pergi—dengan segala risiko—demi kebebasan beragama. Dan mereka melakukannya bukan sebagai bentuk perlawanan, tapi sebagai bentuk adaptasi kreatif dalam ruang yang sempit.

 

Hadirin yang budiman,

 

Studi ini mengajak kita melihat lebih dalam pada dua hal:

 

Pertama, kebijakan luar negeri tidak selalu mencerminkan realitas rakyat. Di balik solidaritas resmi terhadap Palestina, ada warga negara minoritas yang mengejar hak spiritual mereka. Negara mungkin diam, tapi kehidupan terus berjalan—melalui jaringan kepercayaan, komunitas iman, dan pasar yang responsif.

 

Kedua, diplomasi tidak lagi monopoli negara. Di era globalisasi, aktor non-negara—seperti agen perjalanan, komunitas agama, atau bahkan influencer—bisa menciptakan jembatan lintas batas, bahkan saat pemerintah memilih diam. Ini yang saya sebut “pariwisata diplomatik sub-negara”: bentuk diplomasi informal yang dibangun di atas ritual, narasi, dan kepercayaan interpersonal.

 

Penelitian ini juga menyoroti kerentanan sistemik. Saat negara absen, beban jatuh pada individu. Asuransi perjalanan, kewaspadaan ekstra, dan kehati-hatian dalam berbicara menjadi perlindungan utama. Ini tidak adil—dan berbahaya. Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dan Israel—meski tanpa hubungan diplomatik penuh—membentuk mekanisme darurat bilateral, seperti penunjukan konsulat di negara ketiga untuk warga Indonesia di Israel.

 

Tutup kata, perjalanan warga Indonesia ke Israel bukan sekadar tur religi. Ini adalah kisah ketahanan minoritas, kreativitas pasar, dan negosiasi moral di tengah tekanan geopolitik. Ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kebijakan luar negeri yang kaku, ada manusia—dengan iman, keraguan, harapan, dan keberanian untuk menempuh jalan yang tidak mudah.

 

Semoga penelitian ini membuka ruang dialog yang lebih inklusif: antara politik dan iman, antara negara dan warga, antara prinsip dan kemanusiaan.

 

Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.

Om shanti, shanti, shanti Om,

Salam Namo Buddaya 

----
*Naskah presentasi Pdt. Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M., pada ISCT 2025 #2nd Selasa, 9-12-2025.